Kutim, Solidaritas-Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Setelah mengikuti rapat koordinasi percepatan realisasi APBD bersama pemerintah daerah se-Indonesia, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menyebut bahwa percepatan belanja daerah kini menjadi fokus utama.
Rapat virtual tersebut berlangsung di Ruang Zoom Bappeda Kutim pada Senin (17/11/2025).
Dalam forum itu, Mahyunadi menegaskan bahwa arahan pemerintah pusat menjadi perhatian serius bagi Pemkab Kutim. Pasalnya, penyerapan anggaran daerah masih perlu digenjot. Hingga saat ini, realisasi anggaran Kutim baru berada di angka sekitar 45 persen.
Namun, kondisi tersebut tidak lantas membuat Pemkab berkecil hati. Mahyunadi optimistis bahwa percepatan pada sisa tahun anggaran bisa membawa realisasi mendekati target yang ditetapkan.
“Kita diminta lebih sigap mempercepat realisasi walaupun saat ini progres masih di pertengahan, seluruh kegiatan sudah bergerak bersamaan. Karena itu, kami yakin bisa menutup tahun dengan serapan minimal 95 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa seluruh program yang telah disahkan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, kini berjalan secara simultan. Pemkab menempatkan seluruh agenda pembangunan tersebut sebagai prioritas utama.
“Setiap kegiatan yang sudah mendapat persetujuan dipastikan berjalan dan semua prioritas kami kejar agar tuntas dan terserap,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, turut memberi gambaran mengenai penilaian pemerintah pusat. Menurutnya, Kutai Timur dinilai tidak mengalami hambatan berarti dalam penyerapan anggaran, bahkan berada dalam kategori aman dibandingkan sejumlah daerah lain.
“Dalam forum tadi, banyak daerah mengungkapkan kendala masing-masing. Kutai Timur dinilai tidak menghadapi hambatan berarti. Karena itu kami percaya mampu mencapai realisasi di atas 85 persen,” jelasnya.
Terkait beberapa kegiatan pembangunan yang sempat tertunda pada tahun sebelumnya, ia memastikan bahwa hal tersebut telah menjadi bahan evaluasi Pemkab Kutim. Ia menegaskan langkah pemerintah daerah untuk menghindari potensi penambahan beban utang, sekaligus mempersiapkan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
“Tahun depan kami fokus menjalankan pembangunan yang proporsional agar tidak menimbulkan utang baru. Penyesuaian TKD di tahun 2026 juga sudah kami hitungkan,” pungkasnya. (ADV)
