Kutai Timur, Solidaritas – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memaksimalkan pelaksanaan program Cap Jempol untuk mengatasi persoalan ATS (Anak Tidak Sekolah) yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Program berbasis jemput bola ini menjadi andalan pemerintah dalam mendekati kasus satu per satu.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa penanganan ATS tidak boleh menunggu laporan formal.
“Kita harus bergerak cepat dengan begitu ada laporan anak tidak sekolah, kita harus turun,” katanya, Minggu (16/11/2025).
Kasus ATS sering muncul akibat kesalahan data dan kondisi sosial ekonomi yang membuat anak terlepas dari sistem.
Cap Jempol sebagai layanan pendidikan nonformal yang menyediakan jalur belajar bagi anak ATS, baik melalui program kesetaraan maupun pendampingan khusus keluarga.
Seluruh layanan Cap Jempol, termasuk asesmen, modul belajar, dan sesi pendampingan, diberikan secara gratis oleh pemerintah daerah.
“Dengan layanan tanpa biaya, kita ingin memastikan setiap anak bisa kembali belajar,” ujarnya.
Ketua RT dan pemerintah desa diberikan peran penting dalam melaporkan anak yang berstatus ATS, kolaborasi ini menjadi bagian dari sistem pelacakan dini yang diterapkan pemerintah.
“Hasil pelaksanaan Cap Jempol menunjukkan peningkatan jumlah anak ATS yang kembali teridentifikasi dan masuk dalam proses pembelajaran,” tutupnya.
Dengan langkah ini, pemerintah optimistis angka ATS di Kutim dapat terus ditekan.
Bupati menegaskan bahwa penanganan ATS adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya tugas pemerintah.(ADV)
