Kutai Kartanegara,Solidaritas – Pemerintahan yang efektif tidak hanya diukur dari kebijakan-kebijakan tingkat nasional, tetapi juga dari seberapa baiknya pelayanan sampai ke masyarakat terkecil. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, Ketua Rukun Tetangga (RT) adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan warga. Mereka adalah ujung tombak yang paling memahami dinamika, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di lingkungannya.
Hal ini diungkapkan Aulia Rahman Basri Bupati Kutai Kartanegara belum lama ini.
” RT merupakan garda terdepan, dari itu melalui program Kukar Idaman Terbaik Pemkab Kukar akan meningkatkan bantuan operasional RT dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta dan Desa harus menjadi motor penggerak, bukan hanya penerima kebijakan dari atas,” lanjut Aulia Rahman.
Dari itu Aulia menekankan akan memperkuat struktur pemerintahan hingga tingkat RT dan memberikan dukungan penuh kepada para ketuanya adalah langkah krusial untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, responsif, dan merata.
Tanpa dukungan yang memadai lanjut Aulia, kerja keras para Ketua RT akan menjadi tidak maksimal, dan akibatnya, program-program pemerintah tidak akan sampai secara efektif ke masyarakat.
Aulia mengatakan bahwa peran Ketua RT cukup vital dan sangat beragam dan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selain mengurus administrasi kependudukan seperti surat pengantar KTP dan Kartu Keluarga, mereka juga berfungsi sebagai mediator konflik antarwarga, fasilitator kegiatan gotong royong, dan penyampai informasi penting dari pemerintah kepada warga.
Mereka adalah sosok yang paling dekat dan dipercaya oleh warga, sehingga keberadaan mereka sangat vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan lingkungan. Dengan kata lain, Ketua RT adalah fondasi utama yang menjaga agar roda kehidupan sosial di tingkat mikro berjalan dengan lancar.
Menurut Aulia ke depan, masyarakat akan menilai bukan dari janji, tetapi dari bukti.
“Yang paling penting adalah kesejahteraan warga. Kalau RT kuat, desa juga akan kuat,” harap Bupati Kukar Aulia.
Namun, di balik kebijakan itu muncul pertanyaan besar mampukah kepala desa baru mengelola tambahan anggaran secara transparan.
Bahkan pada Musrenbang RPJMD Kukar beberapa waktu lalu pengamat menilai, peningkatan dana RT bisa menjadi peluang sekaligus risiko jika tidak diawasi dengan baik.
Aulia juga menegaskan bahwa salah satu fungsi krusial Ketua RT adalah menjembatani kesenjangan komunikasi antara warga dan pemerintah daerah. Mereka memastikan bahwa suara dan aspirasi warga didengar oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, sementara pada saat yang sama, mereka memastikan informasi dan program-program pemerintah tersampaikan dengan jelas kepada warga.
“Hubungan dua arah ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Tanpa peran ini, banyak program strategis pemerintah bisa saja gagal karena tidak sampai atau tidak dipahami oleh warga yang menjadi targetnya,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan dengan memperkuat struktur pemerintahan hingga tingkat RT, kita tidak hanya memperbaiki sistem birokrasi, tetapi juga membangun sebuah pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan humanis.
Mendukung Ketua RT berarti mendukung fondasi yang menopang seluruh bangunan pelayanan publik.
“Ketika ujung tombak pelayanan ini kuat dan berdaya, maka dipastikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik, program-program pemerintah akan tepat sasaran, dan partisipasi warga akan meningkat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan, di mana setiap warga merasa diakui dan dilayani dengan baik,”tegasnya. ADV/DPMD Kukar/Sup
