Kutai Kartanegara, Solidaritas – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Arianto, menekankan pentingnya forum Rakerda sebagai wadah strategis bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam kesempatan tersebut, Arianto menegaskan bahwa Rakerda bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BPD.
Hal itu diungkapkan Arianto Saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) ke-4 yang digelar di Samarinda, Jumat (17/10/2025).
Pada kesempatan itu Arianto mengharapkan agar Rakerda PABODSI dapat menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kalimantan Timur.
“Dengan penguatan kapasitas ini, BPD diharapkan mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dengan lebih efektif, BPD yang profesional dan berdaya saing akan berdampak positif pada pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat,” kata Arianto .
Lebih lanjut Arianto menyatakan bahwa tantangan kedepan yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsinya tidaklah mudah. Oleh karena itu, forum Rakerda menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPD dalam menghadapi tantangan tersebut.
Dalam forum Rakerda, BPD dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan best practice dalam menjalankan fungsinya, selain itu juga dapat belajar dari pengalaman masing-masing dan meningkatkan kualitas kerja mereka.
Arianto berharap bahwa melalui forum Rakerda, BPD dapat lebih memahami peran dan fungsinya dalam pembangunan desa. Kedepan BPD dapat menjadi mitra yang efektif bagi pemerintah desa dan stakeholders lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan kapasitas BPD juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“BPD diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat sehingga kualitas pelayanan dan keputusan yang di hasilkan bisa lebih tepat sasaran dan efektif,” jelas Arianto.
Arianto juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara BPD, pemerintah desa, dan stakeholders lainnya. Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, pembangunan desa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Selain itu lanjut Arianto Pemerintah daerah juga telah menindaklanjuti sebagian besar aspirasi tersebut melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan, namun memang dalam penguatan kelembagaan desa diperlukan adanya harmonisasi hubungan antara kepala desa dan BPD.
“Harmonisasi itu kunci. Keduanya berasal dari masyarakat desa dan bekerja untuk kepentingan desa. Jika komunikasi dan niatnya baik, maka sinergi dalam pembangunan pasti berjalan,” tegas Arianto.
Melalui momentum Rakerda PABPDSI ke-4 ini, Arianto berharap seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik lagi.
Arianto menekankan bahwa DPMD Kukar akan terus mendampingi dan membina BPD untuk menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah desa. Ia juga menegaskan bahwa kunci keberhasilan pembangunan desa terletak pada kerja sama yang solid di antara semua unsur yang terkait. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ADV/DPMD Kukar/IL
