Kutai Kartanegara, Solidaritas – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) mengingatkan pemerintah desa untuk lebih cermat dalam menyusun program kerja di tengah fluktuasi keuangan daerah.
Arianto kepala DPMD Kukar mengatakan kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan anggaran ke daerah membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaiaan.
” Penurunan APBD dapat berdampak pada APBDes, sehingga desa perlu melakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran, ” Kata Arianto kepada media di kantornya.
Lebih lanjut Arianto mengatakan bahwa saat ini Pemkab Kukar melakukan penyesuaiaan agar program program yang menjadi prioritas masih bisa berjalan.
Dari itu Pemdes juga harus memprioritaskan program yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Saat ini Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber utama pendapatan desa, yang sangat bergantung pada APBN dan APBD.
Arianto mengharapkan agar Pemdes bisa lebih kreatif dan efisien dalam mengelola anggaran, serta menjaga sinergi dengan pemerintah kabupaten dalam setiap tahapan pembangunan.
DPMD tegas Arianto akan melakukan Evaluasi dan Pendampingan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan APBDes berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pendampingan akan terus kita lakukan sehingga setiap kegiatan bisa langsung dievaluasi, harapanya tidak ada program yang tidak berjalan apalagi menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat, ” Jelas Arianto.
Dengan demikian Arianto berharap desa dapat tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. ADV/DPMD Kukar/ IL
