Samarinda, Solidaritas – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda memberikan rapor merah terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud-Seno Aji, setelah 100 hari kerja mereka. Mahasiswa menilai kinerja Rudy-Seno belum memuaskan dan belum memberikan perubahan nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Kritikan itu disampaikan langsung oleh mahasiswa, melalui aksi di depan kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Rabu (4/6/2025) .
Tuntutan Mahasiswa:
1. Segera realisasikan 8 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, serta evaluasi program yang sedang berjalan.
2. Hentikan pertambangan ilegal di Kalimantan Timur.
3. Audit CSR pertambangan yang ada di Kalimantan Timur.
4. Perbaiki tata kelola lingkungan hidup di Kalimantan Timur.
5. Akui dan penuhi hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Timur.
Presiden BEM KM Unmul, M Ilham Maulana, menyatakan bahwa kinerja Rudy-Seno belum memenuhi harapan masyarakat Kaltim. “Hari ini masih 100 hari, kita masih memberi peringatan keras agar kedepan lebih baik bagi Kaltim,” tegas Maulana.
Maulana juga menilai bahwa janji politik Rudy-Seno belum terpenuhi, terutama terkait lingkungan, degradasi hutan, dan ruang hidup masyarakat adat. “Untuk nilai kerja di 100 hari ini, kita hanya bisa berikan nilai angka 3,” kata Maulana.
“Sampai hari ini, kami menganggap ada beberapa catatan nilai penting yang harus dievaluasi total. Tidak hanya tentang program, tetapi bagaimana secara ekologis Kaltim harus tetap terjaga. Mulai dari lingkungan, kemudian ruang hidup masyarakat adat yang hari ini masih kita perjuangkan,” tambahnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang menemui para mahasiswa merespons tuntutan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim.
Seno Aji menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan merealisasikan program prioritas, menghentikan pertambangan ilegal, menagih janji CSR dunia pertambangan, memperbaiki tata kelola lingkungan hidup, dan memenuhi hak masyarakat adat.
Saat ini Pemprov Kaltim akan segera merealisasi Program Prioritas, pendidikan gratis untuk anak-anak semester satu akan diluncurkan pada bulan Juli, pendidikan gratis bagi mahasiswa semester dua hingga delapan akan direalisasikan pada Januari-Februari 2026.
Menyangkut tuntutan mahasiswa untuk menghentikan aktifitas pertambangan ilegal , Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menghentikan pertambangan ilegal di Kalimantan Timur, dan sudah ada beberapa laporan yang masuk dan telah ditindaklanjuti.
Untuk CSR pemerintah provinsi akan menagih janji CSR dunia pertambangan untuk memperbaiki sekolah-sekolah, universitas, dan memberikan insentif guru dan dosen, nilai CSR yang diharapkan mencapai satu triliun rupiah.
Pemerintah provinsi akan memperbaiki tata kelola lingkungan hidup di Kalimantan Timur, begitu juga menyangkut Hak Masyarakat Adat.”Pemerintah provinsi akan mengakui dan memenuhi hak masyarakat adat di Kalimantan Timur,” jelas Seno.
Seno Aji menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan terus berkomitmen untuk membuat Kalimantan Timur lebih baik dan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera. Red
