Samarinda, Solidaritas- Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menggelar diskusi strategis dengan perwakilan Pertamina di Balai Kota Samarinda untuk mengantisipasi krisis bahan bakar minyak (BBM) di daerah tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk memastikan ketersediaan BBM di Samarinda.
“Saya tidak mau menunggu krisis baru bergerak. Lebih baik kita bersikap preventif, cek data, bangun sinergi, dan cari akar persoalan sejak awal,” kata Andi Harun Usai pertemuan dengan perwakilan Pertamina didi Teras Anjungan Karangmumus, Balai Kota Samarinda, Jumat (23/5/2025).
Usai pertemuan Andi Harun mengatakan berdasarkan pengecekan terhadap 30 SPBU di Samarinda, Andi Harun memastikan bahwa stok BBM secara umum masih dalam kondisi aman.
Namun, ditemukan sejumlah SPBU yang mengalami kendala dalam melakukan pemesanan BBM karena terbatasnya modal usaha.
“Pemesanan BBM ke Pertaminan ini Sistemnya kan bayar dulu baru kirim. Jadi kalau pengusaha SPBU-nya modalnya cekak, ya minyaknya datang terbatas,” jelasnya.
Pemerintah Kota Samarinda kini tengah mengidentifikasi SPBU yang menghadapi masalah serupa untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan, agar distribusi tetap lancar dan merata. Andi Harun juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam distribusi BBM.
Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai keberadaan para penjual BBM eceran dan saat ini sudah sangat menghawatirkan, apalagi ternyata ditemukan para pengetapan BBM dengan Barcode.
“Isu pengetapan, yaitu praktik pengisian BBM berulang kali dengan menggunakan barcode yang sama, juga menjadi fokus pembahasan. dan fenomena ini mulai terdeteksi secara sistematis dan perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan transparansi, Kami sedang telusuri apakah ada keterlibatan SPBU atau hanya kelemahan sistem,” tambahnya.
Andi Harun mengusulkan pemasangan CCTV di SPBU yang terhubung langsung ke Pemkot, kepolisian, dan kejaksaan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah potensi pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan distribusi BBM di Samarinda dapat berjalan lancar dan merata.
“Kita ingin transparansi. Kalau semua SPBU punya CCTV yang bisa diakses publik, potensi pelanggaran bisa ditekan,” tegasnya. Red
