Kutai kartanegara,Solidaritas- Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara mengaku telah menuju satu lompatan besar dalam hal pembangunan berkelanjutan dimana saat ini pemkab Kukar telah berhasil menekan angka kemiskinan hingga nol persen ditahun 2026.
Pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar dalam perjalanan pembangunan daerah sejak era reformasi. Keterbatasan ruang gerak dan menurunnya aktivitas ekonomi menyebabkan lonjakan angka kemiskinan pada tahun 2021. Sebanyak 3.940 jiwa tercatat masuk kategori miskin saat itu.
Pandemi COVID-19 meninggalkan jejak kelam dalam pembangunan nasional. Tetapi, Kukar memilih tidak menyerah. Dengan program stimulus, sinergi lintas sektor, dan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemkab menyalakan kembali mesin sosial-ekonomi yang nyaris lumpuh.
Namun demikian, dengan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan berbagai program stimulus yang dijalankan, pemerintah daerah berhasil menurunkan angka tersebut secara signifikan. Hingga tahun 2024, tercatat 3.360 jiwa telah dientaskan dari kemiskinan.
“Pencapaian ini merupakan bukti bahwa proses pemulihan pasca pandemi telah berjalan dengan baik di Kutai Kartanegara, seiring membaiknya kondisi ekonomi regional. Kita harus berpikir lebih komprehensif, kolaboratif, dan antisipatif. Tidak cukup hanya membangun, kita harus siap menghadapi risiko dari setiap kebijakan yang diambil,” kata Edi Damansyah dalam paparanya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 pada Selasa (22/4/2025).
Setiap kebijakan harus direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin muncul di masa depan. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kukar agar terus bekerja secara sinergis dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak.
“Masyarakat kini tidak lagi hanya sebagai penonton pembangunan. Bupati Edi menegaskan pentingnya partisipasi publik. Masyarakat kini harus dipandang sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek, Mereka adalah mitra pemerintah,” jelas Edi Damansyah.
Masyarakat Kukar pun diminta tetap menjaga kondusivitas daerah dan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan. Edi menyebut partisipasi publik yang aktif akan memperkuat kualitas pembangunan yang inklusif dan transparan.
Di era digitalisasi ini, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penguatan data dan informasi yang akurat. “Validitas data akan memperkuat fondasi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Momentum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2025, Bupati Edi Damansyah tekankan arahan strategis yang menandai titik krusial dalam perjalanan pembangunan daerah. Dari itu diperlukan sinergi antar elemen pemerintahan dan masyarakat dalam merumuskan program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan 5 tahun ke depan.
Musrenbang ini bukan sekadar seremonial, melainkan forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kukar. Dengan mengedepankan prinsip inklusif dan partisipatif, kita berharap program-program yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Bupati Kukar, menyatakan selama kurun waktu 2021-2024, Pemkab Kukar telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari lonjakan 3.940 jiwa menjadi 0%. “Ini bukan hasil kerja instan. Ini buah dari strategi yang matang dan komitmen kuat seluruh elemen,” tutupnya.
Musrenbang RKPD 2026 akan menjadi fondasi dalam menyusun dokumen perencanaan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Seluruh masukan yang telah dihimpun dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten akan dikompilasi dan dianalisis untuk disesuaikan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.
Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Kukar optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat. ADV/Diskominfo Kukar/IL
