Samarinda, Solidaritas – Angin lesu bertiup dari pos anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuju Kota Tepian. Untuk tahun anggaran 2026, Kota Samarinda harus menghadapi kenyataan pahit: penurunan drastis Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim.
Meski secara statistik masih menjadi penerima terbesar di Benua Etam, penurunan nominal yang dialami Samarinda merupakan yang paling tajam dibandingkan sembilan kabupaten/kota lainnya.
Data menunjukkan angka yang cukup kontras. Jika pada 2025 Samarinda masih mencicipi kucuran dana sebesar Rp575,79 miliar, kini di tahun 2026, angka tersebut merosot hingga Rp311,66 miliar. Artinya, ada selisih sekitar Rp264,13 miliar yang menguap dari perencanaan pembiayaan daerah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menanggapi kondisi ini dengan sikap realistis. Ia menyadari bahwa “saudara tua” mereka, Pemprov Kaltim, sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Gejolak pendapatan di tingkat provinsi telah menciptakan efek domino yang tak terhindarkan bagi daerah-daerah di bawahnya.
“Kita bisa pahami karena APBD provinsi juga turun. Pemerintah Provinsi Kaltim sedang mengalami shock fiskal akibat penurunan pendapatan yang cukup signifikan,” ujar Andi Harun dengan nada tenang namun serius.
Bagi Samarinda, ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal bagaimana menjaga ritme pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik agar tidak ikut melambat di tengah keterbatasan.
Ada fakta menarik di balik angka Rp311,66 miliar tersebut. Andi Harun mengungkapkan bahwa kucuran dana yang tersisa tahun ini bukanlah buah dari kebijakan murni eksekutif provinsi, melainkan “buah tangan” dari jalur legislatif.
“Sepanjang informasi yang kami terima, Bankeu yang masuk ke Samarinda hampir 100 persen bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi. Kami praktis tidak mendapatkan Bankeu yang murni berasal dari kebijakan pemerintah provinsi,” bebernya.
Realitas ini menempatkan para wakil rakyat di DPRD Kaltim sebagai “juru selamat” bagi keberlangsungan sejumlah proyek di Samarinda. Andi Harun pun tak segan melayangkan apresiasi tinggi kepada mereka yang masih sudi menaruh perhatian dan anggaran pokirnya untuk pembangunan di Ibu Kota Kaltim ini.
Meski harus “mengencangkan ikat pinggang” tahun ini, Andi Harun tetap menyimpan optimisme. Baginya, kondisi tahun 2026 adalah masa transisi yang harus dilewati dengan pemakluman dan strategi efisiensi yang matang.
Sembari memaksimalkan dana yang ada, ia berharap sinergi antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim dapat kembali pulih di tahun depan. Ia mendambakan kembali adanya porsi Bankeu yang bersifat kebijakan murni pemerintah untuk mendukung transformasi Samarinda menjadi kota pusat peradaban.
“Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang pemerintah provinsi juga bisa mengalokasikan. Untuk tahun ini, kita harus bisa memaklumi,” pungkasnya menutup diskusi mengenai arah kebijakan fiskal kota di tengah ketidakpastian. Red
