Kutai Timur, Solidaritas – Penurunan signifikan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 tidak membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) goyah dalam menjaga komitmen terhadap hak-hak pegawai negeri. Pemerintah memastikan bahwa pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjadi prioritas tertinggi meski ruang fiskal mengalami penyempitan.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan langkah antisipatif agar stabilitas penggajian tidak terganggu oleh penurunan dana pusat.
Ia menyebut bahwa Pemkab Kutim tidak akan mengambil risiko menghentikan atau menunda pembayaran gaji.
“Dalam situasi apa pun, kewajiban utama harus tetap dijalankan. Gaji ASN tidak boleh tersendat satu hari pun,” tegasnya.
Meski demikian, Noviari mengingatkan bahwa ruang fiskal yang lebih terbatas memaksa pemerintah meninjau ulang sejumlah komponen belanja lainnya. Salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk disesuaikan adalah besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pemkab Kutim menilai penyesuaian TPP cukup realistis mengingat pos belanja pegawai menempati porsi besar di APBD. Tanpa penatausahaan yang tepat, risiko defisit bisa mengganggu program pembangunan lainnya.
Menurut Noviari, penataan ulang TPP bukan sekadar keputusan finansial, tetapi juga upaya menjaga keseimbangan APBD agar tetap sehat.
“Kita harus berhati-hati supaya setiap kebijakan tetap adil, tidak memberatkan pegawai, dan tetap sesuai kemampuan anggaran,” ungkapnya.
Sementara itu, pemerintah daerah berencana menggelar pembahasan internal bersama tim anggaran untuk menentukan formula penyesuaian TPP yang proporsional dan dapat diterima semua pihak.
Dalam forum tersebut, Pemkab ingin memastikan bahwa setiap keputusan memperhatikan kondisi riil serta mempertimbangkan asas keadilan bagi seluruh ASN yang terdampak.
Noviari menambahkan bahwa prioritas pemerintah tidak berubah: hak gaji utama ASN tetap aman, sementara penyesuaian yang dilakukan harus bersifat terkendali supaya tidak mengganggu jalannya pelayanan publik.
Ia pun meminta seluruh ASN tetap menjaga performa dan etos kerja di tengah kondisi fiskal yang menantang, karena pelayanan kepada masyarakat harus terus berjalan.
Dengan langkah penyesuaian terukur dan komitmen menjaga keseimbangan anggaran, Pemkab Kutim optimistis dapat mengelola situasi ini tanpa mengganggu roda pemerintahan maupun kesejahteraan pegawai.(ADV)
