Kutai Timur, Solidaritas – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, mengeluarkan perintah tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar turun langsung ke lapangan dan memastikan sinkronisasi data pendidikan berjalan optimal.
Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak dapat berjalan baik tanpa data yang akurat dan menilai masih terdapat kesenjangan data antara administrasi daerah dan kondisi riil masyarakat.
“Data pendidikan harus benar-benar sinkron. Kita tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi,” ujar Ardiansyah, Selasa (11/11/2025).
Perbedaan tersebut menyebabkan beberapa anak tidak terdeteksi sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS), sehingga terlambat mendapatkan intervensi.
Untuk itu, bupati meminta OPD mempercepat langkah validasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diminta memperbaharui data kependudukan secara dinamis, sementara Dinas Pendidikan harus memastikan seluruh anak usia sekolah terdaftar dalam sistem pendidikan.
Ardiansyah menilai bahwa kunjungan lapangan bukan sekadar formalitas, tetapi kewajiban untuk menemukan masalah secara langsung.
Hambatan seperti akses transportasi, kondisi keluarga, dan faktor ekonomi sering kali hanya dapat diketahui melalui pertemuan dengan warga.
Ia meminta perangkat desa dan ketua rukun tetangga (RT) terlibat aktif dalam proses verifikasi. Mereka dianggap memiliki pengetahuan paling lengkap mengenai kondisi masing-masing wilayah.
Selain data, ia menekankan pentingnya koordinasi antarsektor agar program wajib belajar dapat berjalan maksimal.
“Kita harus hadir langsung dan memastikan tidak ada anak yang terlewat dari sistem pendidikan,” tegasnya.
Dengan langkah tegas ini, bupati menargetkan peningkatan akurasi data pendidikan serta percepatan penanganan ATS.
Pemerintah ingin memastikan setiap anak Kutim terpantau dan mendapatkan akses belajar.(ADV)
