Kutai KartanegarA, Solidaritas – Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, menjadi momentum penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memastikan pelibatan aktif masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan.
Musrenbangdes ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh perempuan, pemuda, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah menjaring masukan dari berbagai elemen agar proses perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi berangkat dari kebutuhan riil warga desa.
Dengan adanya Musrenbangdes, diharapkan hasil musyawarah dapat memberi dampak positif dan menyentuh kepentingan seluruh lapisan warga. Kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan langsung terhadap pemerintah desa dalam menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat, serta memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan desa berjalan secara transparan dan partisipatif.
Arianto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkesampatan hadir untuk memastikan pelibatan aktif masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan.
“Musrenbangdes ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh perempuan, pemuda, dan masyarakat umum, tujuannya adalah menjaring masukan dari berbagai elemen agar proses perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi berangkat dari kebutuhan riil warga desa,” kata Arianto.
Partisipasi masyarakat lanjut Arianto menjadi kunci dari perencanaan pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa Musrenbangdes bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang strategis untuk menyepakati arah pembangunan desa yang tepat sasaran.
Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Bakungan mendapatkan apresiasi karena dinilai mampu menghadirkan forum yang inklusif.
“Seluruh aspirasi, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal, dibahas secara terbuka,” jelas Arianto.
Kehadiran Kepala DPMD Kukar juga dimaknai sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pemerintah desa dalam menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat.
Dengan terlibat sejak awal, DPMD Kukar berharap semua proses perencanaan dapat dijalankan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif.
Musrenbangdes Desa Bakungan kali ini menandai semangat baru dalam membangun desa berbasis aspirasi masyarakat. Dengan dukungan dari DPMD Kukar, diharapkan hasil musyawarah benar-benar memberi dampak positif dan menyentuh kepentingan seluruh lapisan warga. ADV/DPMD Kukar / IL
