Kutai Kartanegara, Solidaritas – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) dengan bantuan keuangan Rp 50 juta per RT. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas program dalam mendukung infrastruktur mikro dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Selain itu untuk memastikan semua program kerja bisa berjalan dengan baik dan berdampak nyata hingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya program pembangunan dan mengoptimalkan peran fungsi RT dalam masyarakat untuk mendorong sinergi dan kesuksesan program-program Kukar Idaman Terbaik.
Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi efektivitas program dalam mendukung infrastruktur mikro dan pemberdayaan ekonomi lokal, sekaligus mempersiapkan peningkatan bantuan menjadi Rp 150 juta per RT pada tahun mendatang untuk memperkuat masyarakat Kukar.
Hal ini diungkapkan Bupati Kutai Kartanegara , Aulia Rahman Basri saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Anggana, Minggu (14/09/2025).
Dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Anggana Bupati Kukar juga sempat menyerahkan bantuan sektor perikanan, dan juga berdialog bersama Persatuan Kepala Dusun, Seluruh Ketua RT Se Kecamatan Anggana dan menghadiri Tablig Akbar Di Masjid Ar-Riyadhah di Desa Sungai Meriam Anggana.
Pada kesempatan itu Bupati mengatakan bahwa Evaluasi merupakan inovasi kebijakan pembangunan partisipatif yang memberikan kepercayaan kepada RT untuk merancang dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan memberikan dampak positif dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat, hal ini sekaligus membuktikan bahwa telah terjadi transformasi dari pembangunan , yang biasanya top-down menjadi bottom-up, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator, bukan hanya penyedia layanan,” kata Aulia.
Manfaatnya lanjut Aulia diharapkan masyarakat dapat segera merasakan pembangunan infrastruktur skala kecil seperti jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan.
Melalui program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan UKM, pembuatan produk unggulan desa, serta kegiatan sosial seperti posyandu dan keagamaan.
“Program ini menjadi bentuk penguatan peran dan fungsi Ketua RT sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat,” tegas Aulia.
Berdasarkan prinsip pemerataan, partisipasi, dan akuntabilitas lanjutnya, pemerintah akan meningkatkan alokasi dana menjadi Rp 150 juta per RT pada tahun 2026 untuk memperluas cakupan pembangunan dan pemberdayaan. Skema baru akan lebih menekankan pada pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial di tingkat RT
Sementara itu dalam kunjunganya di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Bupati Kukar menyerahkan bantuan perikanan dan dialog dengan para nelayan di Anggana .
“Kunjungan ini merupakan upaya dan bentuk perhatian pemerintah daerah untuk langsung mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan terhadap fasilitas umum yang dapat menunjang perekonomian masyarakat, selain itu kami berharap TPI ini dapat di kelola dengan baik dan bantuan yang diberikan visa di manfaatkan dan dioptimalkan dengan baik dalam menunjang perekonomian,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setiab Kukar Ahmad Taufik Hidayat, Anggota DPRD Kukar Daeng Tiger, Kepala DPMD Kukar Arianto, Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kukar Muslik, Kadis Perkebunan Taufik dan stakeholder terkait lainnya. ADV/DPMD-Kukar/IL
