Kutai Kartanegara,Solidaritas – Insiden longsor yang terjadi di kawasan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menyita perhatian publik. Jalan umum yang berada di area aktivitas tambang PT Indomining menjadi titik krusial yang dipertanyakan kelayakannya oleh sejumlah pihak, termasuk Komisi III DPRD Kalimantan Timur.
Menanggapi kondisi tersebut, rombongan Komisi III DPRD Kaltim bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan perwakilan Pemkab Kukar melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Selasa (24/6/2025).
Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, menilai peristiwa ini menjadi peringatan keras akan pentingnya penataan jalur publik yang bersinggungan dengan area pertambangan. Ia menyebut perlunya solusi komprehensif, bukan sekadar langkah reaktif setiap kali terjadi bencana.
“Kejadian ini bukan yang pertama. Artinya, kita butuh tindakan struktural, bukan tambal sulam. Kelayakan jalan harus dikaji ulang secara menyeluruh,” ujar Reza di sela peninjauan lapangan.
Menurutnya, jalan umum yang setiap hari dilalui kendaraan tambang dengan muatan berat sudah jauh melampaui kapasitas daya dukung jalan. Ini menjadi akar persoalan yang harus diselesaikan agar tak terus berulang.
Usulan warga agar pemerintah membangun jalan alternatif disebut Reza sebagai opsi masuk akal yang patut ditindaklanjuti. Menurutnya, jalan khusus tambang akan menjadi solusi permanen untuk menghindari konflik fungsi infrastruktur antara publik dan industri ekstraktif.
Sementara itu, PT Indomining dilaporkan telah melakukan penanganan awal di lokasi longsor. Namun, keputusan teknis jangka panjang masih menunggu hasil kajian geoteknik dari Dinas PUPR Kukar, yang tengah memetakan potensi risiko dan langkah penanggulangan berkelanjutan.
Reza menekankan bahwa tuntutan masyarakat kini bukan hanya perbaikan, melainkan perlindungan yang lebih serius dari negara atas hak-hak mereka sebagai pengguna infrastruktur publik.
“Kita tidak ingin nyawa warga jadi taruhan dari kelalaian tata kelola tambang. Pemerintah wajib hadir dengan langkah konkret. Ini soal keberpihakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kejadian ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, termasuk pengaturan ulang jalur distribusi hasil tambang yang masih bersandar pada akses umum.
“Kalau memang aktivitas industri tak bisa disetop, maka jalannya yang harus dipisahkan. Keselamatan warga bukan sesuatu yang bisa ditawar,” tutup Reza. Red/In
