Samarinda,Solidaritas – Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengaku bahwa pelaksanaan parkir non tunai ymasih sulit dilaksanakan di kota Samarinda, meski demikian saat ini Pemerintah Kota Samarinda tengah menggodok penerapan sistem parkir nontunai sebagai langkah modernisasi pelayanan publik.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu Selasa (16/4/2025) mengatakan bahwa implementasi teknologi ini bukan semata soal infrastruktur melainkan kesiapan dari berbagai unsur termasuk masyarakat dan petugas lapangan.
“Kami sudah melakukan presentasi rencana sistem parkir nontunai. Tapi ini bukan sekadar soal alat melainkan soal kesiapan bersama kalau salah satu unsur belum siap maka sistem ini akan tidak rata,” ujarnya.
Ada tiga tantangan utama yang sedang dikaji. Pertama, kesediaan masyarakat beralih ke pembayaran digital, kedua kestabilan jaringan internet, dan ketiga kesiapan juru parkir di lapangan.
Jika salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka keberhasilan sistem dipertaruhkan inovasi pun terus dicari. Salah satunya adalah wacana penggunaan standing machine seperti yang digunakan di Bandung dan Jakarta.
“Mesin itu mahal tapi tingkat pemanfaatannya di kota lain ternyata rendah. Kami tidak ingin membuang anggaran untuk sesuatu yang belum tentu efektif,” katanya.
Ia juga mengatakan ada teknologi parkir canggih dari Tiongkok berupa sistem barrier flat sistem ini memungkinkan palang parkir terangkat otomatis setelah pengguna membayar secara digital meski terdengar futuristik, biaya investasi yang mencapai Rp4,3 miliar untuk 100 unit jadi kendala utama.
Di sisi lain, Dishub Samarinda mulai mengarahkan fokus pada sistem parkir berlangganan, yang dinilai lebih realistis. Nantinya, pengguna cukup menunjukkan kartu atau stiker sebagai bukti pembayaran awal sistem ini akan dimulai dari internal pemerintahan sebelum diterapkan lebih luas.
“Parkir berlangganan adalah opsi paling masuk akal kami sudah siapkan situs dan sistem pendukungnya. Tinggal menunggu Perda ditetapkan,” tegas Manalu. Pia
