Kutai Kartanegara,Solidaritas – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Program Keluarga Peduli Kesehatan (KPK) kedalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 sebagai program strategis pembangunan daerah yang Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri.
Program Keluarga Peduli Kesehatan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berbasis indeks keluarga sehat dan pola hidup bersih dan sehat pada desa dan kelurahan, yang dilaksanakan secara sinergi mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dunia usaha dan perguruan tinggi.
Selain itu dengan melakukan serangkaian kegiatan membangun, merevitalisasi dan mengaktifkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di setiap desa/kelurahan serta Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.
Melalui Program KPK , Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat di Tenggarong, Selasa (18/3/2025) mengatakan bahwa Pemkab Kukar sangat mendukung percepatan pelaksanaan program pemerintah Prabowo Gibran yakni Cek Kesehatan Gratis yang telah secara masif dilaksanakan di Indonesia.
“Pemkab Kukar memastikan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) akan berkolaborasi dengan Program KPK sehingga dapat berjalan lancar, tim segera melakukan peninjauan ke lapangan seperti ke semua puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya,” kata Taufik.
Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan sumber daya manusia yang terlibat dalam CKG yang di dalamnya termasuk tenaga kesehatan yang terampil dan sesuai arahan pusat. Meskipun, demikian, para tenaga kesehatan tersebut segera dipastikan jumlahnya per masing-masing layanan kesehatan.
Akhmad Taufik mengaku telah mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Senin (12/3), yakni rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, dihadiri beberapa menteri dan dirjen terkait, serta diikuti secara virtual seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota secara nasional.
Banyak hal yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut seperti peran pemerintah daerah dalam program CKG, yakni pemerintah daerah diarahkan melakukan percepatan berkaitan dengan kesehatan terutama tentang pemeriksaan kesehatan gratis.
“Untuk itu, Pemkab Kukar memaksimalkan peran puskesmas dan diminta memanfaatkan APBD dan DAK yang sudah ada. Selain itu, juga diminta untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat agar warga Kukar memanfaatkan layanan gratis ini,” kata dia.
Sebelumnya Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta pemda mengakselerasi program prioritas nasional yang salah satunya CKG, karena keberhasilan CKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor seperti instruksi jelas kepala daerah dan penyediaan data akurat, sedangkan pemerintah mengalokasikan bantuan operasional kesehatan.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, CKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
CKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Model CKG saat ini adalah seseorang yang ulang tahun dilakukan di puskesmas, kemudian model untuk anak-anak usia sekolah dilakukan saat tahun ajaran baru.ADV/Diskominfo Kukar/sup
