Samarinda, Solidaritas – Dugaan kematian seorang balita akibat pekatnya kabut asap di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menyulut kemarahan publik. Di tengah terik matahari yang menyengat pada Senin (19/10/2026), sejumlah massa dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) mengepung Kantor Gubernur Kaltim untuk menuntut tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah.
Aksi yang berjalan emosional ini sempat diwarnai ketegangan logistik dan keributan di jalan raya ketika massa mencoba memprotes kelambanan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Situasi di depan Kantor Gubernur sempat memanas saat salah seorang anggota TRC PPA mencoba memantik api untuk membakar ban bekas di tengah jalan.
Petugas Satpol PP dan aparat keamanan yang berjaga di lokasi langsung bergerak taktis mengamankan ban tersebut. Beruntung, aksi saling tarik itu berhasil diredam sehingga tidak berujung pada bentrokan fisik.
Tidak hanya dengan aparat, gesekan juga terjadi dengan pengguna jalan yang mulai tersulut emosi karena arus lalu lintas yang tersendat. Sebuah mobil minibus berwarna putih tiba-tiba menambah kecepatan dan menerobos barisan unjuk rasa.
Kendaraan tersebut melaju kencang hingga hampir menabrak para peserta aksi. Spontan, tindakan membahayakan itu memancing amarah massa, yang langsung memukul bodi mobil putih tersebut saat melintas di tengah kerumunan.
Di balik ketegangan orasi, aksi ini juga menyisipkan pesan peduli anak. TRC PPA tampak membagikan makanan, minuman, serta masker gratis kepada anak-anak yang melintas di sekitar lokasi sebagai bentuk perlindungan darurat dari bahaya kabut asap.
Pihak Kantor Gubernur Kaltim sebenarnya sempat menawarkan perwakilan massa untuk masuk ke dalam gedung guna melakukan audiensi. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh demonstran. Mereka enggan melangkah masuk karena pejabat yang bersedia menemui bukanlah Gubernur Kaltim langsung.
Ketua TRC PPA, Rina Zainun, dengan lantang menyatakan bahwa aksi ini merupakan desakan keras agar pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap darurat Karhutla dan dampaknya pada kesehatan anak-anak.
“Aksi hari ini adalah untuk meminta pemerintah menganggap serius terjadinya Karhutla yang ada di Kaltim. Jadi kami inginnya, apalagi telah terjadi korban. Bukan hanya korban yang meninggal, kemarin ada anak dari Pelita 8 dua orang; satu dirawat di RS Dirgahayu karena penyakit ISPA dan satu terpapar asap. Apakah harus menunggu banyak lagi yang menderita seperti itu?” cetus Rina dengan nada tinggi.
Rina menegaskan, pihaknya tidak akan mundur meski harus berhadapan dengan konsekuensi hukum terkait batas waktu penyampaian pendapat.
“Kita tidak akan mundur, kita tidak akan pulang dari tempat ini walaupun kita diusir, walaupun saya harus diamankan oleh pihak kepolisian karena melanggar jam waktu demo, tidak apa-apa! Pak Gubernur, kalau tidak bisa menetapkan ini sebagai bencana nasional, tolong lengkapi APD teman-teman Damkar dan relawan Damkar agar bisa menuntaskan masalah yang tidak bisa pemerintah tuntaskan,” tegasnya menyindir kinerja Pemprov.
Hingga menjelang petang, massa aksi dilaporkan masih bertahan di depan Kantor Gubernur Kaltim. Mereka menegaskan akan terus mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera mengambil langkah konkret penanganan polusi udara secara struktural, agar tidak ada lagi korban jiwa baru yang berjatuhan dari kalangan anak-anak di Samarinda. Red
