Samarinda, Solidaritas – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) memadati pintu gerbang Kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Selasa (21/4/2026).
Aksi besar-besaran ini memaksa pimpinan legislatif untuk keluar menemui massa dan menandatangani pakta integritas.
Pantauan di lapangan menunjukkan ketegangan sempat pecah di depan pintu masuk. Kericuhan tak terhindarkan saat massa mencoba merangsek masuk ke dalam halaman kantor.
Akibat aksi dorong-dorongan dengan petugas keamanan, sejumlah mahasiswa dilaporkan pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.
Gerakan ini dipicu oleh kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud. Dalam tuntutannya, massa menyoroti adanya dugaan praktik dinasti politik serta penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak efisien dan tidak tepat sasaran.
Setelah negosiasi yang alot di bawah pengawalan ketat Polresta Samarinda, sejumlah pimpinan DPRD Kaltim akhirnya bersedia menemui pendemo di depan gerbang.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, bersama perwakilan ketua komisi akhirnya menandatangani pakta integritas terkait penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya Pemerintahan Provinsi Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan pihaknya sepakat dengan poin-poin yang diajukan oleh para mahasiswa.
“Untuk item yang diajukan adek-adek mahasiswa ini, kita sepakat dan kita setujui. Nanti saya sebagai Wakil Ketua I, bersama Wakil Ketua II Nanda, Wakil Ketua III Juniadi, beserta tujuh ketua fraksi akan menandatangani secara resmi,” ujar Ekti di hadapan massa aksi.
Usai mengantongi pakta integritas yang ditandatangani pimpinan dewan, massa tidak langsung membubarkan diri. Ribuan demonstran tersebut melanjutkan aksi dengan melakukan long march menuju Kantor Gubernur Kaltim untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pihak eksekutif. Red
