Samarinda, Solidaritas – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memberikan peringatan keras terkait mandeknya administrasi keuangan di tingkat kota. Pasalnya, jika rekomendasi PLT Sekda tak kunjung diterbitkan Pemprov Kaltim hingga esok hari, pencairan gaji pegawai dipastikan terhambat karena ketiadaan paraf pejabat berwenang pada dokumen penting daerah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda hingga kini masih menunggu respons Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait permohonan rekomendasi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah (Sekda). Permohonan ini diajukan menyusul berakhirnya masa jabatan Sekda Samarinda, Hero Mardanus Satyawan.
Meski surat permohonan telah dilayangkan lebih dari satu bulan lalu, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak provinsi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menyumbat jalannya administrasi pemerintahan di tingkat kota.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa posisi Sekda sangat vital dalam memimpin birokrasi. Ia menekankan bahwa kriteria utama untuk mengisi posisi tersebut, baik definitif maupun PLT, adalah integritas.
“Faktor integritas adalah syarat paling utama. Sekda adalah posisi strategis untuk memimpin birokrasi agar tetap adaptif, bersih, dan berintegritas,” ujar Andi Harun.
Ia menambahkan, tanpa peran aktif seorang Sekda, berbagai proses administrasi penting tidak dapat berjalan optimal. Bahkan, keterlambatan rekomendasi ini mulai mengancam layanan kepegawaian hingga administrasi keuangan daerah.
Andi Harun mengungkapkan, jika rekomendasi tersebut tidak kunjung terbit dalam waktu dekat, proses pencairan gaji pegawai dipastikan akan terganggu.
“Kalau tidak ada sampai besok, kita tidak bisa gajian. Karena seluruh administrasi keuangan harus melalui paraf Sekda. Tanpa itu, dana tidak bisa dicairkan,” jelasnya.
Situasi ini sangat disayangkan mengingat daerah lain biasanya bisa mendapatkan rekomendasi serupa dalam hitungan hari. Andi Harun pun mempertanyakan alasan di balik lambatnya respons dari Pemerintah Provinsi.
“Kami tidak tahu di mana hambatannya. Jika ada kekurangan dalam surat kami, seharusnya diinformasikan agar bisa diperbaiki. Begitu juga jika ditolak, kami perlu tahu alasannya,” tegasnya.
Sebagai langkah cepat, Wali Kota berencana menemui Gubernur Kalimantan Timur secara langsung guna meminta penjelasan. Ia berharap komunikasi tatap muka dapat memecah kebuntuan administratif ini.
Meski tengah menyiapkan solusi alternatif jika rekomendasi tak kunjung keluar, Andi Harun tetap berharap proses ini berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dalam waktu dekat, Pemkot Samarinda juga berencana mengajukan surat baru terkait permohonan Sekda definitif.
“Kami tidak ingin berprasangka negatif, bisa jadi hanya tertunda secara administratif. Yang terpenting bagi kami adalah kejelasan agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan,” pungkasnya. Redf
