Catatan Rizal Effendi
SERBA SALAH, itu yang lagi dialami Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni pada hari-hari ini. Dia lagi disorot bahkan di-bully berkaitan dengan kebijakan yang tengah dijalankan Pemda Kaltim terutama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai Sekdaprov, Sri Wahyuni otomatis juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang memimpin penyusunan APBD. Dia juga yang berunding secara teknis dengan Badan Anggaran DPRD.
Sri Wahyuni dikukuhkan sebagai Sekdaprov tanggal 30 Mei 2022. Itu berarti sejak kepemimpinan Gubernur Isran Noor. Lalu lanjut dengan Pj Gubernur Akmal Malik dan kemudian dengan Rudy Mas’ud (HARUM) yang dilantik sebagai gubernur Kaltim bersama wagubnya Seno Aji sejak 20 Februari 2025.
Di masa Isran, tugas Sri relatif ringan. Sebab saat itu Isran sudah di tahun ke-4 masa tugasnya. Sekda sebelumnya adalah M Sa’bani. Tapi di era HARUM, Sri harus membanting tulang serta menguras pikiran habis-habisan, karena gubernur baru datang pada saat APBD sudah ditetapkan.
Saat Gubernur HARUM dilantik Februari 2025, APBD 2025 sudah disusun dan ditetapkan pada akhir 2024 di era Akmal Malik. Sementara pada saat yang sama, Rudy Mas’ud-Seno Aji ingin sebagian program dan janji-janji kampanyenya segera dijalankan terutama apa yang mereka sebut dengan program Gratispol. Sehingga Sekda harus kerja keras melakukan refocusing agar sebagian program HARUM bisa jalan.
Refocusing adalah pengalihan kegiatan atau anggaran. Istilah ini viral saat kita diterpa musibah Covid-19. Semua duit APBN atau APBD difokuskan untuk penanganan Covid, sehingga sejumlah kegiatan atau program lain dibatalkan, dialihkan atau dikurangi porsinya.
Baru APBD 2026, Rudy Mas’ud-Seno Aji bisa menuangkan seluruh program atau keinginan yang berkaitan visi misinya. Hanya “sialnya” tiba-tiba muncul kebijakan pemangkasan dari Pemerintah Pusat, sehingga sumber pendapatan APBD dari dana transfer terjun bebas.
Bayangkan, APBD Kaltim 2026 akhirnya ditetapkan hanya Rp15,15 triliun. Turun drastis dibanding APBD 2025 yang besarnya Rp21,74 triliun. Sumber pendapatan dari dana transfer (Pemerintah Pusat) hanya Rp3,13 triliun, turun tajam dari estimasi awal yang diperkirakan Rp9,33 triliun. Untung Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup baik, sekitar Rp10,03 triliun.
Berkaitan dengan pemangkasan itu, terbit Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang memerintahkan Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah melakukan langkah penghematan terutama pada pos perjalanan dinas, rapat/seminar, honorium, kajian, publikasi dan pembangunan gedung/fasilitas yang bukan prioritas.
Pemda diinstruksikan mengurangi kegiatan seremonial, studi banding, serta membatasi perjalanan dinas dan honorium tim.
Dalam Inpres No 1 itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugasi melakukan pengawasan terhadap jalannya efisiensi agar tepat sasaran.
JADI TERPOJOK
Sebagai Sekda yang sudah bertugas beberapa tahun, Sri paham betul apa yang dilakukan dalam hal pemangkasan atau penghematan. Tapi di sisi lain dia tengah berhadapan dengan gubernur baru, yang ternyata persepsi penghematannya agak beda.
Bayangkan dengan entengnya Gubernur HARUM mengatakan, untuk menjaga marwahnya Kaltim dan marwahnya masyarakat Kaltim, maka tak pantas Gubernur memakai mobil dinas jenis Kijang atau kendaraan ala kadarnya. Maka dianggarkanlah oleh Ibu Sekda mobil dinas gubernur yang mahal dan mewah senilai Rp8,5 miliar, yaitu Ranger Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih.
Selain bertolak belakang dengan kebijakan penghematan, pengadaan mobil semahal itu tidak pernah dilakukan kepala daerah lainnya. Malah juga lebih mahal dari mobil Maung Presiden Prabowo yang harganya Rp1,2 miliar.
Tentu beli mobil Ranger Rover seri itu bukan maunya Ibu Sekda. Mana mungkin Ibu Sekda tahu jenis mobil seperti itu. Meski HARUM setengah membantah, tapi semua orang tahu bahwa itu ada kaitan dengan keinginan sang gubernur. Apalagi gubernur juga punya mobil pribadi Ranger Rover jenis lain. Jadi sudah tahu apa hebat dan nyamannya mobil merek SUV mewah asal Inggris itu.
Ibu Sekda makin terpojok ketika menjelaskan bahwa mobil tersebut diadakan karena gubernur kesulitan menempuh medan berat dalam perjalanan ke berbagai pelosok Kaltim. Tapi gubernur sendiri bilang mobilnya ditempatkan di Jakarta.
Ini jadi pelajaran pahit bagi HARUM. Hampir semua orang di Indonesia menghujat. Akhirnya dia minta maaf dan mengembalikan mobil tersebut kepada si penjual. Itupun belum selesai. Sebab mekanisme pengembalian mobil itu masih dipersoalkan.
Bersamaan dengan heboh soal mobil, orang juga ramai menyorot adanya anggaran untuk pembuatan naskah pidato Gubernur HARUM. Angkanya tidak besar, sekitar Rp100 juta. Tapi setahu orang selama ini pembuatan pidato gratis. Kalaupun ada honornya, tidak seberapa. Naskah pidato biasanya dibuat oleh Bagian Humas atau sekarang Diskominfo. Bahannya datang dari berbagai OPD. Kalau sekarang di-pihakketiga-kan, aneh dan ada kesan sengaja dibuat-buat supaya ada anggarannya.
Yang lebih aneh lagi soal pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) berikut honornya. Dulu pembentukan tim semacam ini tidak terlalu dipersoalkan. Tapi sejak periode kepala daerah baru, Kemendagri sudah mengeluarkan larangan.
Itu terungkap dari pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakhrullah menjelang pelantikan serentak kepala daerah se Indonesia, Februari tahun lalu. Dia menegaskan bahwa kepala daerah dilarang mengangkat tenaga honor, staf khusus dan tenaga ahli. “Yang melanggar akan dikenaik sanksi berat,” tandasnya.
Nyatanya Gubernur HARUM berani menabrak. Bahkan lebih mencengangkan lagi, selain jumlahnya sangat gemuk (47 orang), honornya juga selangit. Tiap orang terima antara 20 sampai 45 juta rupiah. Hebatnya lagi berlaku surut sejak Januari. Jadi total anggaran yang dikuras dari APBD 2026 itu sebesar Rp10,78 miliar terdiri Rp8,3 miliar untuk honor dan Rp2,4 miliar untuk perjalanan dinas. Bisa jadi honor Januari dan Februari sudah atau mau dibayarkaan sebelum lebaran.
Ketika ditanya wartawan, Ibu Sekda bilang sudah dikonsultasikan dengan Kemendagri. Bagaimana isi konsultasinya kita tidak tahu. Tapi saya yakin Ibu Sekda sangat berat menjelaskan masalah TAGUPP berikut honornya. Karena besarnya honor memang membuat iri para pejabat Pemprov.
Sebelumnya masyarakat dan para netizen juga pernah mempersoalkan pelaksanaan Rapat Pimpinan Evaluasi APBD Kaltim 2023 yang dilaksanakan di HARIIS Vertu Hotel Harmoni Jakarta. Itu juga tidak sejalan dengan Inspres No 1.
Sri beralasan, rapat itu mementingkan isi pembahasan dibanding soal tempat. “Kami kan tidak memilih rapim setiap saat di Jakarta. Tapi kemarin itu, yang paling memungkinkan di Jakarta karena ada beberapa kegiatan yang juga dilakukan di Kementerian dan koordinasi. Jadi waktu dan koordinasinya bisa lebih mudah diatur,” katanya memberi alasan lebih jauh.
Berkaitan dengan berbagai kebijakan kontroversial tersebut, saya mengutip kembali komentar Irwan Pecho, mantan anggota DPR RI dapil Kaltim dari Partai Demokrat. “Ibu Sekda itu orang cerdas, tapi jadi tidak cerdas karena harus mengamankan kebijakan pimpinan yang tidak cerdas,” begitu katanya.
Sri Wahyuni figur birokrat andal. Dia putra daerah yang membanggakan. Lahir di Samarinda, 29 Desember 1970. Semasa menjadi Praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dia sempat mengikuti Sekolah Perwira Militer di SEKOWAD Bandung dan kemudian mengambil S1 di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta. Lalu lanjut program magister di Australian National University (ANU) Canberra-Australia, 2006.
Dia pernah menjadi Perwira Pertama Militer Kodim0803/Madiun, lalu bergeser jadi Lurang Long Ikis, Kabupaten Paser. Juga lama di Pemkab Kukar, sampai akhirnya masuk ke Gedung Putih, Kantor Gubernur. Dia lama menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kaltim.
Sri Wahyuni termasuk Sekda berprestasi. Dia masuk 15 besar ASKOMPSI Digital Leadership Government Awards (ADLGA) 2025. ASKOMPSI itu adalah Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia. Sri satu-satunya wakil Kalimantan yang lolos sampai ke babak final.
Asyik dengan kariernya, Sekda cantik ini sampai sekarang masih single alias belum berkeluarga. Saya melihat beberapa kali dicegat wartawan, wajahnya tidak terlalu cerah. Terkadang mau cepat-cepat meninggalkan tempat. Mungkin bingung jawaban apa yang tepat agar tidak lagi berlawanan dengan keterangan gubernur. Saya waswas menunggu momen dia tergusur dari kursinya. Mudah-mudahan tidak.(*)
